“Dari kegiatan paket lelang sampai hari ini belum ada yang proses-nya sampai kontrak,” tandasnya.
Lanjutnya, dari hasil penelusuran YARA Simeulue, ada beberapa kegiatan yang masih dalam proses, baik perencanaan, maupun review terkait permasalahan.
“Ini kami melihat terasa aneh dan seperti ada kejanggalan yang dilakukan dalam hal ini oleh Dinas PUPR, antara lain seharusnya proses tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,” paparnya.
Ia menambahkan, jika ada sangga ataupun sangga banding maupun pengaduan seharusnya proses kontrak tetap berjalan sesuai dengan jadwalnya, terkait dukungan alat utama yang bermasalah Asphalt Mixing Plant (AMP).
“Menurut kami, bisa dilakukan justifikasi teknis terkait kronologis penggantian dukungan peralatan utama pada saat berkontrak,” kata Hermansyah.
Terkait hal itu, YARA menilai ini perlu dipikirkan bersama-sama. Dimana, kendalanya dan mengapa terjadi demikian. Bagi pemerintah Kabupaten Simeulue program kegiatan fisik yang ada pada dinas dinas terkait merupakan bagian dari capaian persentase penyerapan anggaran triwulan satu T.A 2023.
Dikatakannya, jika tidak segera ditindaklanjuti serapan anggaran pemerintah Kabupaten Simeulue pasti rendah.
Hermansyah berharap, agar permasalahan ini secepatnya diselesaikan tentunya tidak merugikan pihak tertentu ataupun menimbulkan masalah dikemudian hari. Apalagi, sampai digugatnya Pemerintah Kabupaten Simeulue /Dinas PUPR terkait keterlambatan Dinas PUPR.
Dalam hal ini, YARA Simeulue mengingatkan Dinas PUPR terkait, bahwasanya ada kepentingan publik yang semestinya di kedepankan bukan malah diabaikan.
