“Beberapa pihak penyelenggara karantina akan diundang untuk klarifikasi lebih mendalam,” ucap Dedi.
Kategori: Hukum
Putusan MK: Polisi Boleh Menggeledah Warga
APJN.NET-Jakarta, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Polri soal kewenangan selengkapnya
Kabid Propam Lakukan Mitigasi ke Polresta Banda Aceh dan Polres Aceh Besar
“Kebersihan mako dan sikap tampang juga menjadi target kita. Karena hal itu merupakan bagian dari pelayanan agar masyarakat merasa nyaman ketika berada di kantor polisi,” pungkasnya
Polda Aceh: Atasi Tambang Emas Ilegal Tidak Cukup Hanya Dengan Penindakan Hukum
APJN.NET- BANDA ACEH– Kepolisian Daerah (Polda) Aceh terus melakukan penindakan hukum terhadap pelaku tambang emas selengkapnya
Terkait Penemuan Tengkorak Manusia di Aceh Tengah, Polisi Lakukan Scientific Investigation untuk Identifikasi Korban
APJN.NET- BANDAACEH– Kepolisian Daerah (Polda) Aceh akan melakukan Scientific Investigation–suatu prosedur–untuk mengindentifikasi korban terkait penemuan selengkapnya
Polda Aceh Inisiasi Atasi Permasalahan Tambang Rakyat
APJN.NET -BANDAACEH – Kepolisian Daerah (Aceh) melalui Ditreskrisus menginisiasi penyelesaian permasalahan tambang rakyat di Provinsi selengkapnya
Benarkah Kirim Screenshot WhatsApp Bisa Melanggar UU ITE?
“Apabila konten yang disebarkan mengandung unsur data pribadi seseorang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 26 UU ITE, penyebar informasi wajib untuk meminta persetujuan pemilik data terlebih dahulu,” ujar Dedy saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (22/1/2022).
Mencoba Kabur, 6 Imigran Rohingya Diamankan Petugas saat Patroli
APJN.NET -LHOKSEUMAWE – Sebanyak enam orang Imigran Rohingya kembali ingin melarikan diri dari penampungan Shelter selengkapnya
Polda Aceh Limpahkan Kasus Korupsi Proyek Jalan di Simeulue ke Kejari
APJN.NET – SIMEULUE – Kepolisian Daerah (Polda) Aceh melimpahkan enam orang tersangka dugaan kasus Tindak selengkapnya
Akademisi USK: Secara Hukum Qanun Aceh tentang Bendera dan Lambang Aceh, Sah
“Khusus untuk Provinsi Aceh saat ini, dasar legalitas pemberlakuan status satuan pemerintahan yang bersifat khusus adalah UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,” sambungnya.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.