“Saya minta agar setiap Wakil Ketua untuk mengkoordinir dan melakukan rapat kerja dengan masing-masing departemen di bawah koordinasinya. Setelah itu baru kita lakukan rapat koordinasi antar departemen untuk harmonisasi dan padu serasi agar tidak terjadi tumpang tindih program kerja,” lanjut Taqwaddin.
Selanjutnya, Taqwaddin meminta agar mulai sekarang, silakan pikirkan program kerja yang mungkin kita lakukan dalam dua tahun ini yang benar-benar sesuai untuk mengatasi masalah yang melilit rakyat, seperti kemiskinan, kualitas kesehatan yang rendah, stunting, kualitas pendidikan, UMKM yang melamban, akses permodalan yang sulit, dan lain sebagainya.
Selain hal di atas, kita pun perlu melakukan konsolidasi eksternal untuk memperkuat kemitraan baik dengan Pemerintah, DPRA, maupun dengan Ormas-Ormas lainnya. Kita harus menjadi bagian dari infrastruktur politik dan Kebijakan Aceh.
“Jangan kita biarkan jika ada kebijakan yang mendalimi rakyat. Jika ada kita harus kritis konstruktif untuk menghadapinya,” tegas Taqwaddin yang sudah malang melintang dalam dunia keorganisasian.
Selain itu, melalui HBH ini saya juga meyerukan agar ICMI-ICMI di daerah kabupaten/kota untuk bangkit kembali bergerak bersama rakyat untuk mempengaruhi kebijakan publik yang dihasilkan oleh masing masing pemerintah kabupaten/ kota.
“Ayo kembali bergerak bersama rakyat untuk mempengaruhi kebijakan publik yang dihasilkan oleh masing-masing pemkab atau pemko,” ucap Taqwaddin.
Terakhir, Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor yang juga Akademisi USK tersebut menegaskan ICMI harus menjadi mitra strategis dan think tank bagi pemerintah.
